JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)
keberatan dengan keputusan pemerintah memperpanjang moratorium hutan
untuk dua tahun ke depan. Pengusaha di bidang kelapa sawit yang paling
merasa tidak puas atas keputusan tersebut.
Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi mengatakan, kebijakan itu muncul karena pemerintah ingin menjaga kelestarian hutan dan lingkungan. Namun, menurut Sofjan, pemerintah perlu menginventarisir kembali area hutan mana saja yang perlu dibatasi dan yang masih bisa dikembangkan untuk pertanian dan bisnis lain.
"Agar pengembangan usaha, seperti kelapa sawit yang sedang menjadi primadona juga tidak terganggu. Ada baik dan buruknya, tidak melulu mereka merusak lingkungan," kata dia di Jakarta, Kamis (30/5/2013).
Sofjan tidak membantah ada juga kalangan pengusaha yang justru tidak benar dalam memanfaatkan konsensi lahan. Misalnya dengan mengkonsensikan lagi, lahan-lahan yang dimiliknya.
Dia meminta pemerintah lebih serius lagi dalam meneliti area hutan yang masih bisa digunakan dan juga yang diputuskan penghentian eksplorasinya melalui moratorium. Hal ini agar dunia usaha yang memanfaatkan hutan pun tetap bisa berjalan dan memberikan kontribusi untuk perekonomian.
"Ini harus bisa diteleiti lagi dengan benar, agar bisnis juga bisa berjalan lagi," ungkapnya.
Sementara itu, Peneliti Ekonomi Pedesaan Lembaga Penelitian Universitas Riau, Almasdi Syahza, mengatakan, perkembangan sektor pertanian di subsektor perkebunan yang luasnya pada 2012 mencapai 21.409.545 ha dari 12 komoditi utama.
Tiga komoditi yang diunggulkan adalah kelapa sawit, karet, dan kelapa. Komoditi kelapa sawit merupakan yang terluas yakni mencapai 9.074.621 ha atau seluas 42,39 persen dari luas perkebunan utama dengan hasil produksi sebanyak 23.521.071 ton pada 2012. Salah satu perusahaan swasta anggota Apindo yang ikut andil pada aktivitas perkebunan kelapa sawit adalah Asian Agri.
Hingga 2012, Asian Agri telah mengembangkan usaha perkebunan kelapa sawit mencapai sekira 160 ribu ha di Jambi, Riau dan Sumatera Utara. Dari dua jenis kegiatan yang melibatkan masyarakat, Asian Agri menurutnya telah ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi pedesaan. (ade)
Ketua Umum Apindo Sofjan Wanandi mengatakan, kebijakan itu muncul karena pemerintah ingin menjaga kelestarian hutan dan lingkungan. Namun, menurut Sofjan, pemerintah perlu menginventarisir kembali area hutan mana saja yang perlu dibatasi dan yang masih bisa dikembangkan untuk pertanian dan bisnis lain.
"Agar pengembangan usaha, seperti kelapa sawit yang sedang menjadi primadona juga tidak terganggu. Ada baik dan buruknya, tidak melulu mereka merusak lingkungan," kata dia di Jakarta, Kamis (30/5/2013).
Sofjan tidak membantah ada juga kalangan pengusaha yang justru tidak benar dalam memanfaatkan konsensi lahan. Misalnya dengan mengkonsensikan lagi, lahan-lahan yang dimiliknya.
Dia meminta pemerintah lebih serius lagi dalam meneliti area hutan yang masih bisa digunakan dan juga yang diputuskan penghentian eksplorasinya melalui moratorium. Hal ini agar dunia usaha yang memanfaatkan hutan pun tetap bisa berjalan dan memberikan kontribusi untuk perekonomian.
"Ini harus bisa diteleiti lagi dengan benar, agar bisnis juga bisa berjalan lagi," ungkapnya.
Sementara itu, Peneliti Ekonomi Pedesaan Lembaga Penelitian Universitas Riau, Almasdi Syahza, mengatakan, perkembangan sektor pertanian di subsektor perkebunan yang luasnya pada 2012 mencapai 21.409.545 ha dari 12 komoditi utama.
Tiga komoditi yang diunggulkan adalah kelapa sawit, karet, dan kelapa. Komoditi kelapa sawit merupakan yang terluas yakni mencapai 9.074.621 ha atau seluas 42,39 persen dari luas perkebunan utama dengan hasil produksi sebanyak 23.521.071 ton pada 2012. Salah satu perusahaan swasta anggota Apindo yang ikut andil pada aktivitas perkebunan kelapa sawit adalah Asian Agri.
Hingga 2012, Asian Agri telah mengembangkan usaha perkebunan kelapa sawit mencapai sekira 160 ribu ha di Jambi, Riau dan Sumatera Utara. Dari dua jenis kegiatan yang melibatkan masyarakat, Asian Agri menurutnya telah ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi pedesaan. (ade)
http://economy.okezone.com/read/2013/05/30/320/815270/pengusaha-kelapa-sawit-tolak-moratorium-hutan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar