Terbebas akan sebuah belenggu itu hak mutlak untuk makna kemerdekaan, sebuah fanatika fantastis terhadap pembodohan akan selalu meracuni paradigma polos yang memprihatinkan.
BERGERAK itu HARGA MATI,!
Kita memimpikan Bangsa yang mapan aman dan tentram yang tertopang oleh pilar-pilar kenegaraan yang stabil, kesejahteraan sosial terjamin, pendidikan & kesehatan mudah didapat kebutuhan pangan tercukupi, keamanan pun terjaga dengan baik, namun semua itu masih menjadi mimpi kita bersama, sudah ribuan langkah yang ditapaki para pengusung perubahan namun hasilnya masih jauh dari angan tentunya juga pada bidang ekonomi yang masih carut-marut.
Kemandirian suatu negara dalam mengelola aset alam maupun hal berharga lainnya adalah sebuah kewajiban dan keharusan, ketika para pejabat melaksanakan fungsi kenegaraannya membuat kebijakan-kebijakan krusial dalam pengaturan negara yang tentunya bangsa ini berharap akan dapat membawa kepada arah yang lebih baik.
Kenyataan luar biasa yang menjadi sorotan masyarakat dunia akan potensi ekonomi yang dimiliki Indonesia selalu menjadi momok pembicaraan yang hangat untuk diperbincangkan, mengapa tidak ? karna kontradiktif realitas yang terjadi begitu kontras terlihat, tidak perlu ahli ekonomi untuk menafsirkan kondisi perekonomian di Indonesia, tidak perlu kemampuan expert untuk mengerti keadaan ekonomi di Indonesia. bahkan siswa sekolah dasar saja akan dapat mengerti betapa miris nya keadaan ekonomi Indonesia.
Fakta yang terpampang sudah amat jelas disekitar kita, bahkan saya rasa anda pun memiliki referensi lebih matang untuk mengkritik perekonomian bangsa kita ini, namun coba lirik kebeberapa tahun silam ketika konfrontasi pelaksanaan otonomi daerah begitu marak.
kebijakan ini serasa pedang bermata dua, disatu sisi otonomi daerah dapat diterapkan dengan harapan pemerintah daerah dapat memiliki kewenangan untuk pengembangan otonomi sesuai potensi daerahnya masing-masing dengan menepis kebijakan sentralisasi tetapi di sisi lain, pemberian otonomi daerah ternyata menjadi lahan baru yang sangat subur untuk menjadi proyek para koruptor, sehingga perlombaan untuk meraih posisi strategis pun menjadi aib yang menghinakan.
Kemendagri mengeluarkan data bahwa terdapat sekitar 240 kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi November 2012. Kenyataan pahit ini perlu menjadi warning bagi pemerintah dan para penegak hukum bahwa praktik korupsi sudah semakin menjalar sampai ke pola-pola pemerintahan daerah, dapat kita simpulkan bahwa pemerintahan daerah sudah perlu dilakukan pembenahan ulang secara massal.
Pelaksanaan otonomi daerah yang cukup gagal bisa ditinjau dari kegagalan fungsi “sistem Check & Balance” sehingga para kepala daerah kurang respect dan patuh kepada kewibawaan pusat dan aturan hukum, begitu lihai pejabat daerah dalam memanfaatkan celah sempit yang menguntungkan dirinya dan tentu mencabik-cabik bangsa ini.
Peranan KPK dalam mengentaskan korupsi pun begitu miris dan cenderung lamban, UU yang dikeluarkan KPK pun masih begitu nikmat untuk dijalankan para tikus-tikus negara tersebut karna memiliki celah-celah yang menyenangkan, jika kondisi negara ini khususnya daerah kita sudah begitu miris lalu siapa lagi yang akan menaruh peran dalam langkah perubahan ini ?
Teringat oleh sesosok manusia muda pendobrak belenggu, sosok yang memiliki idealisme mengagumkan yaitu MAHASISWA, anda adalah satu-satunya orang yang dapat diharapkan untuk tetap menjaga panji keadilan ini. dengan melakukan fungsi-fungsi mahasiswa, untuk itu saya ingin sekali mempoisisikan diri ini berada disamping kalian untuk melakukan 2 hal yang menjadi bukti konkret kita untuk menolak kemiskinan ekonomi dan memburu keberadaan tikus-tikus pelaku tindak korupsi, yaitu:
1. Bersikap pedulilah terhadap setiap kebijakan-kebijakan pemerintah dan mau untuk Mengkritisinya,
Budayakan sikap kritis, di lingkungan manapun kita berada jangan pernah biarkan para tikus-tikus itu nyaman untuk berkeliaran , tetaplah menggugat pemuda karna ketulian para pemangku kekuasaan perlu mendapat peringatan langsung, untuk mebuktikan bahwa disini masih ada orang-orang yang memperjuangkan keadilan, jika sistem “sistem Check & Balance” gagal dilakukan pemerintah pusat untuk daerah, maka kitalah sebagai pilar kebangkitan bangsa ini untuk menjalankan fungsi itu.
2. Aktif dalam berwirausaha membuka lahan baru untuk kemandirian & kebermanfaatan,
Sudah tidak ada lagi tawar-menawar mengenai pilihan berwirausaha, karna itu merupakan sebuah tawaran solutif teknis yang dapat langsung dieksekusi, mungkin paradigma kita selama ini bahwa usaha mikro untuk masyarakat kecil, tapi sadarlah mereka itu bisa dikatakan rabun terhadap birokrasi sehingga sangat amat awam untuk menjadi objek kejahata birokrasi, oleh karna itu kitalah para pemuda Mahasiswa harus turut berperan aktif dalam menjadi wirausaha muda menuju satabilitas ekonomi yang mandiri.
Kepada kawan-kawan Mahasiswa yang telah lama bergerak maka tetaplah bergerak dan sertakan saya dalam setiap pergerakan perubahan itu, dan kepada para mahasiswa yang masih berpangku tangan memandangi ketidak adilan yang ada di negeri ini bangunlah dan berikan peringatan kepada oknum yang selama ini telah membungkam ideologimu dan membelenggu negara ini.
http://ekonomi.kompasiana.com/wirausaha/2013/04/19/sebuah-langkah-nyata-untuk-berubah-548176.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar