Kades dan BPD Harus Bersama Susun Regulasi Desa

BPMD Donggala Gelar Desiminasi BUMD Desa

Untuk melakukan penguatan kapasitas pemerintah desa dalam mengurus BUMDesa, Pemkab Donggala melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) menggelar Desiminasi BUMDes dengan harapan, kegiatan tersebut menghasilkan penguatan kapasitas kelembagaan BUMDes di Kabupaten Donggala sebagai usaha desa yang paling dominan dalam menggerakan usaha ekonomi desa.

Kepala BPMPD Kabupaten Donggala Dra. Lutfiah Mangun mengatakan kegiatan desiminasi BUMDesa yang digelar di Hotel Nisbha di Palu itu, diikuti sekitar 30 peserta yang berasal dari 15 Desa di 9 kecamatan. “Masing-masing desa mengikutkan dua orang peserta,” jelas Lutfiah kepada Radar Sulteng, kemarin.

Adapun desa yang ikut kegiatan tersebut yakni Desa Loli Saluran, Loli Dondo, Loli Oge Kecamatan Banawa. Kemudian Desa Tondo Kecamatan Sirenja. Desa Puwelua Kecamatan Banawa Selatan. Desa Meli dan Labean Kecamatan Balaesang. Desa Labuan Panimba dan Labuann Kungguma Kecamatan Labuan, Desa Alindau dan Tamarenja Kecamatan Sindue Tobata. Desa Batusuya dan Tibo Kecamatan Sindue Tombusabora, Desa Sabang Kecamatan Dampelas dan Desa Toaya Kecamatan Sindue.

Kegiatan tersebut lanjut Latifah, juga menghadirkan Narasumber sekaligus pelatih dari Jakarta dan dari Provinsi yakni Direktur UEM Ditjen PMS dan dari BPMPD Provinsi Sulteng. “Kami berharap melalui desiminasi BUMDesa ini, pengelolaan badan usaha milik desa di seluruh Kabupaten Donggala dapat berjalan efektif, efisien, profesional, mandiri dan berkelanjutan,” tandasnya.

Kegiatan desiminasi BUMDesa tersebut dibuka langsung oleh Bupati Donggala Kasman Lasa SH. Saat memberikan sambutan, Bupati Kasman menekankan agar setiap desa mengedepankan kerjasama antara pihak, kepala desa selaku pemerintah desa dengan pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku legislator desa. “Setiap regulasi harus disusun bersama, termasuk regulasi tentang BUMDesa ini,” jelasnya.

Kata Bupati, dengan adanya UU Nomor 6/2014 tentang desa, maka setiap desa dituntut untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan baik, sehingga setiap desa harus mampu memanfaatkan sumber daya lokal yang dimiliki untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa, terutama pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat desa.

Salah satu potensi desa yang disinggung oleh Bupati Kasman adalah potensi pertambangan yang perlu dikembangkan pengelolaannya dengan melibatkan BUMDesa. Diakhir sambutannya, Kasman berharap melalui desiminasi BUMDesa ini dapat meningkatkan kualitas dan keterampilan aparat desa dan pengurus BUMDesa, sehingga kedepan dapat mengemban amanah untuk memajukan lembaga ekonomi desa dan diimplementasikan di wilayah masing-masing. (sumber Berita: Koran Harian Radar Sulteng, Kamis, 14/08/2014 )

Ekonomi Kreatif Masih Hadapi Kendala

Pemerintah Kota (Pemkot) melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Palu siap mewadahi masyarakat yang memiliki potensi dibidang ekonomi kreatif dengan harapan dapat mendongkrak perekonomian masyarakat.

Sekertaris Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Palu, Bambang Nugraha ditemui Senin (18/08) mengatakan pengembangan ekonomi kreatif di bidang pariwisata bertujuan mengembangkan ekonomi kreatif di bidang pariwisata bertujuan mengembangkan potensi pariwisata yang ada di Kota Palu ini. “Sehingga secara tidak langsung akan mengundang para wisatawan baik lokal maupun mancanegara” ungkapnya.

Berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan beberapa waktu lalu, sudah ada puluhan kelompok yang bergerak di bidang ekonomi kreatif di Palu. Meski demikian menurut Bambang, perkembangan dari berbagai macam jenis ekonomi kreatif yang sudah dikelola oleh masyarakat tersebut, masih belum bisa berkembang sebagai mana mestinya karena keterbatasan dana, fasilitas, wadah, dan hal-hal lainnya.

“Sekarang banyak sanggar-sanggar, tetapi kan mereka terbatas untuk tampil. Terbatas pada momennya, pendanaannya dan hanya berharap pada sponsor” tambahnya.

Melalui program Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Palu, diharapkan potensi-potensi yang ada pada masyarakat dapat menjadi salah satu andalan yang menaikkan perekonomian mereka. Dengan memberikan wadah bagi mereka yang mempunyai kemahiran dibidang-bidang tertentu menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat yang tentunya lebih bermanfaat.

“Berdasarkan pendataan, ada sekitar 38 kelompok ekonomi kreatif di Kota Palu. Untuk sekarang kita coba ada sebuah momen yaitu Festifal Teluk Palu, disitu kita sediakan sebuah panggung untuk mereka tampil” jelasnya.

Dari jumlah terebut kata Bambang, sebagian besar masih belum melakukan koordinasi dengan pihaknya. Ia mengharapkan kepada kelompok-kelompok yang belum mendaftarkan kelompoknya agar segera melakukan koordinasi karena jika tidak, maka akan dilkakukan penertiban dan tidak menutup kemungkinan akan melibatkan pihak yang berwajib.

“Jika mereka sudah melakukan koordinasi, tahun ini kita akan fokus pada ekonomi krreatif” ungkapnya.

Untuk tahun 2014 ini tambah Bambang, pihaknya akan mendata secara keseluruhan jumlah dan jenis ekonomi kreatif yang berpotensi di Palu, seperti sanggar seni, produksi perfilman, dan fashion.

“Sekarang kita masih mendata yang masuk kedalam ekonomi kreatif itu sendiri, ada seperti seni pertunnjukan, dan sekarang ini sudah banyak sih yang muncul dimasyarakat” pangkasnya (sumber berita:  Radar Sulteng Selasa, 19/08/2014)   

Harga Cengkih Di Palu Bertahan

Harga cengkih di pasaran Kota Palu, Sulawesi Tengah, hingga memasuki pekan ketiga Agustus 2014 masih tetap bertahan seperti sebelumnya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Sulteng, Jumat, harga cengkih di tingkat pedagang pengumpul di Palu berkisar Rp150.000 per kilogram.

Naik-turunya harga komoditas perkebunan khususnya cengkih di pasaran, kata Kepala Seksi Usaha dan Sarana Perdagangan Dinas Perindagkop Sulteng, Rudi Zulkarnain tergantung perkembangan harga di pabrik dalam negeri.

Ia mengatakan jika harga di Surabaya naik, di Palu juga ikut membaik dan sebaliknya.

Menurut dia, petani di Sulteng sangat beruntung sebab saat ini sedang berlangsung panen raya cengkih di beberapa daerah seperti di Kabupaten Tolitoli yang selama ini merupakan penghasil cengkih terbesar di provinsi ini.

Dia berharap harga cengkih tetap bertahan pada kisaran Rp150.000 per kilogram sehingga petani bisa menikmatinya.

Ia juga mengatakan harga komoditas perkebunan lainnya seperti kakao, biji kopi dan kopra di pasaran lokal bertahan.

Misalkan biji kopi robusta di tingkat pengumpul bertahan pada kisaran Rp27.000 per kilogram, kopra Rp7.100 per kilogram dan kakao Rp33.000 per kilogram.

Lembang (52), seorang petani cengkih di Kabupaten Donggala menyatakan sangat gembira karena harga cengkih di pasaran terbilang cukup tinggi.

"Harga cengkih sekarang ini benar-benar sangat menguntungkan petani. Apalagi petani di Sulteng sekarang ini sedang panen raya cengkih," katanya.  (antarasulteng.com Jumat, 15 Agustus 2014 09:43 WIB)

Tingkatkan Nilai Tambah Komoditi Ekspor

(Salah Satu Cara Meningkatkan Nilai Ekspor Sulteng)

Produk komoditi ekspor yang dimiliki Provinsi Sulawesi Tengah harus ditingkatkan nilai tambahnya, sehingga berdampak pada peningkatan nilai ekspor daerah ini. Hal ini dibahas dalam workshop peningkatan nilai tambah produk ekspor yang digelar Kementrian Perdagangan RI bekerjasama dengan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (Kumperindag) di Hotel Mercure, kemarin (13/8).

Workshop yang berlangsung sehari ini membahas soal peningkatan nilai tambah buah kakao, salah satu komoditi andalan provinsi Sulawesi Tengah. Karena itu workshop menghadirkan pembicara dari Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Badan Pengkajian Kebijakan Perdagangan Luar Negeri.

Beberapa isu dibahas bersama para importir kakao di Sulawesi Tengah serta pejabat dari instansi terkait yang menjadi peserta workshop itu. Antara lain, peningkatan nilai tambah produk, kebijakan Dinas Perkebunan Sulawesi Tengah dalam mendukung peningkatan nilai tambah produk ekspor terkait hilirisasi, taktis pengembangan biji kakao menjadi kakao olahan, strategi pengembangan ekspor melalui peningkatan nilai tambah dalam rangka hilirisasi, dan kebijakan hilirisasi produk ekspor.

Kepala Dinas Kumperindag Sulteng H. Abubakar Almahdali, SE.,Msi yang membuka workshop itu mengatakan kinerja ekspor nasional dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan. Kondisi yang sama terjadi pada nilai ekspor Sulteng pada tahun 2011 nilai ekspor tercatat 386,33 juta US Dolar

Namun pada tahun 2012 nilai ekspor Sulteng 354,08 juta US Dolar atau turun sebesar 8,35 persen. Tahun 2013 nilai ekspor kembali turun menjadi 287,11 Juta US Dolar. Pada tahun 2014 periode Januari s/d Mei  nilai ekspor Sulteng sebesar 47,51 Juta US Dolar, dengan persentasi penurunan minus 61,73 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

Menurut Abubakar penurunan nilai ekspor itu disebabkan faktor eksternal dan internal. Faktor internal misalnya karena ada kebijakan larangan ekspor rotan dan produk pertambangan. Sedangkan faktor eksternal antara lain karena adanya gejolak politik diluar negeri sebagai negara tujuan ekspor.

Abubakar mengatakan salah satu cara meningkatkan nilai ekspor adalah bagaimana meningkatkan nilai tambah produk ekspor. “Tentunya diperlukan upaya konkrit dan menyeluruh dengan memberdayakan berbagai potensi yang dimiliki melalui identifikasi potensi ekspor, diversifikasi produk dan pasar ekspor,” katanya.

Selain itu meningkatkan promosi ekspor dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia yang berorientasi ekspor. Kemudian memprioritaskan peningkatan peran industri kecil menengah yang jumlahnya cukup besar dalam kegiatan perdagangan ekspor.

(Sumber Berita: Radar Sulteng, Kamis 14 Agustus, Hal 13-14).

GPEI: Tarif Standar Pelabuhan Pantoloan Harus Ditetapkan

Ketua DPD Gabungan Pengusaha Eksportir Indonesia Sulawesi Tengah Herman Agan mengatakan pemerintah harus menetapkan tarif standar jasa Pelabuhan Pantoloan sebelum Kawasan Ekonomi Khusus Palu diimplementasikan.

"Pelabuhan itu juga ikut menentukan daya saing ekspor nasional dan investasi," katanya di Palu, Jumat.

Herman mengatakan sebelum KEK diberlakukan, seluruh komponen biaya pelabuhan baik langsung maupun tidak langsung seperti tarif labuh, buruh, bongkar muat dan sewa gudang harus ditetapkan.

"Tapi sekarang sudah mulai dibahas melibatkan beberapa pihak terkait," katanya.

Menurut dia, belum diketahui apakah nanti hasil pembahasan itu tarif baru akan diberlakukan sebelum KEK beroperasi atau menunggu sampai beroperasinya KEK."Tergantung masuk dalam rapat nanti," katanya.

Herman belum bisa menyebutkan besaran tarif dan komponen yang akan dibahas karena pembahasannya baru dimulai, namun ia memastikan kemungkinan terjadi perubahan tarif dari yang sudah ada sebelumnya.

"Kami juga harus melihat aturan yang ada. Tentu nanti akan kami sesuaikan semuanya," katanya.

Menurut Herman efisiensi biaya dan pelayanan di pelabuhan sangat penting apalagi jika nanti KEK beroperasi maka kapal yang akan bersandar di Pelabuhan Pantoloan adalah kapal-kapal besar dari dalam dan luar negeri.

Herman mengatakan banyak hal yang perlu disiapkan pengelola pelabuhan dalam rangka menghadapi KEK di Palu yang direncanakan awal pembangunan infrastruktur dasarnya pada 2015.

"Kalau sebelumnya buruh bekerja sampai jam 12 malam, nanti tidak boleh lagi harus bekerja nonstop," katanya.

Demikian halnya terhadap pendukung pelabuhan seperti panjang dan lebar dermaga, penerangan dan sarana lainnya.

Dia mengatakan jika itu tidak terpenuhi maka dipastikan tidak efisien.

"Kalau lampunya tidak bagus, bagaimana mungkin orang bisa beraktivitas 24 jam jam," katanya.

Jika KEK diwujudkan otomatis Pelabuhan Pantoloan akan menjadi pelabuhan internasional. (sumber beerita: antarasulteng.com Jumat, 8 Agustus 2014 15:37 WIB)