Kinerja Fiskal Sulawesi Tengah Triwulan Pertama 2016

Kinerja Fiskal Sulawesi Tengah Triwulan Pertama 2016 (Tulisan pertama)

Oleh: Ahlis Djirimu

Dosen IESP Untad dan Ekonom Kementrian Keuangan RI

Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pajak Daerah merupakan penerimaan yang dihimpun di Provinsi Sulawesi Tengah, dan pada triwulan I tahun 2016, secara keseluruhan penerimaan pajak daerah mencapai Rp.301,56 milyar atau 23,09 persen dari anggaran PAD tahun 2016 sebesar Rp.1.902,84 milyar. Pajak daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pajak-pajak Daerah. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah pada Trwulan I 2016 secara agregat mencapai Rp.199,27 milyar atau 17,73 persen dari total target sebesar Rp.1.124,01 milyar. Penerimaan pajak daerah terbesar disumbang oleh Provinsi oleh Provinsi Sulawesi Tengah yakni Rp.149,61 milyar, yang kedua Kota Palu sebesar Rp.22,41 milyar dan yang ketiga Kabupaten Banggai sebesar Rp.9,06 milyar dan yang terkecil adalah Kabupaten Banggai Laut dengan hanya mencapai Rp.0,99 milyar. Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Selama Triwulan I 2016, Penerimaan Retribusi Daerah secara keseluruhan mencapai Rp..34,12 milyar atau proporsinya mencapai 23,83 persen dari target. Penerimaan retribusi terbesar disumbangkan oleh Kabupaten Banggai sebesar Rp.15,05 milyar, kemudian Kota Palu sebsar Rp.4,47 milyar dan Kabupaten Tojo Una-Una sebesar Rp. 3,69 milyar. Sedangkan penerimaan Retribusi Daerah terkecil adalah Kabupaten Sigi dengan nilai sebesar Rp.0,51 milyar. Realisasi penerimaan tersebut disumbang dari penerimaan pajak daerah sebesar Rp.199,27 milyar atau proporsinya sebesar 17,73 persen, Retribusi Daerah Rp.34,12 milyar atau 23,83 persen, Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp.10 juta dan Lain-lain PAD yang sah sebesar Rp.68,15 milyar atau 11,40 persen.

Realisasi Penerimaan Pajak-Pajak Daerah yang hanya mencapai 17,73 persen masih jauh dari target, khususnya Kabupaten Morowali Utara, Banggai Laut, dan Banggai Kepulauan. Sedangkan Pendapatan dari Retribusi Daerah, realisasinya sampai Triwulan I 2016 cukup menggembirakan dengan capaian 23,83 persen dari target. Sementara pendapatan dari Kekayaan Daerah yang dipisahkan sampai Trwulan I 2016 hanya mencapai 0,03 persen, dan pendapatan lain-lain juga baru mencapai 11,40 persen. Patut dicatat bahwa Kabupaten Morowali dan Kabupaten Sigi merupakan penyumbang terkecil dari penerimaan lain-lain pendapatan yang sah..Penerimaan lain-lain PAD yang sah artinya PAD yang tidak dapat digolongkan sebagai perpajakan daerah atau maupun retribusi sampai dengan Triwulan I tahun 2016 Pemda Provinsi Sulawesi Tengah menyumbang PAD terbesar kedua setelah Kota Palu dengan realisasi Rp.16,30 milyar sedangkan Kota palu sebesar Rp.20,59 milyar.

Realisasi Pendapatan Negara Provinsi Sulawesi Tengah pada triwulan I tahun 2016 secara keseluruhan mencapai Rp.561,25 milyar, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp.508,80 milyar, PNBP sebesar Rp.54,45 milyar. Sedangkan realisasi belanja sampai dengan triwulan I tahun 2016 mencapai Rp.4.510,03 milyar atau 25,77 persen dari pagu anggaran Rp.17.510,95 milyar. Belanja negara ini terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp.840,54 milyar rupiah, transfer ke daerah Rp.3.669,49 milyar. Realisasi Pendapatan Negara Provinsi Sulawesi Tengah pada triwulan I tahun 2016 secara keseluruhan mencapai Rp. 561,25 milyar yang terdiri dari penerimaan perpajan sebesar Rp.508,80 milyar, PNBP sebsar Rp.54,45 milyar. Sedangkan realisasi belanja sampai dengan triwulan I tahun 2016 mencapai Rp.4.510,03 milyar atau 25,77 persen dari pagu anggaran Rp.17.510,95 milyar. Belanja negara ini terdiri dari belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp.840,54 milyar.

Realisasi Belanja Provinsi Sulawesi Tengah pada Triwulan I tahun 2016 secara keseluruhan mencapai 840,54 milyar atau 12,01 persen dari alokasi anggaran belanja 2016. Realisasi Belanja tertinggi dicapai Belanja Pegawai mencapai Rp.376 milyar atau 18 persen dan terendah realisasi adalah belanja bantuan sosial baru mencapai 0,18 persen. Demikian pula Belanja Baarang dan Belanja Modal baru mencapai 9 persen. Hal ini disebabkan belum optimal perencanaan kas yang dilakukan oleh satuan kerja dalam memenuhi kebutuhan institusinya sehingga diperkirakan akan terjadi penumpukan pengajuan realisasi belanja pada triwulan berikutnya. Berdasarkan data pada Kanwil Direktorat Jenderal Perbedaharaan Negara Provinsi Sulawesi Tengah terlihat adanya trend peningkatan realisasi belanja pada bulan-bulan berikutnya. Hal ini sangat baik dan diharapkan terus berlanjut sehingga tidak terjadi penumpukan permintaan realisasi pada akhir tahun.

Realisasi belanja pusat baru mencapai 12,01 persen yang seharusnya minimal telah mencapai 20 persen pada triwulan I 2016. Hal ini dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah khusunya pertumbuhan langsung yakni pertumbuhan yang didorong oleh belanja negara. Untuk itu, Pemda didorong untuk segera mempercepat penyerapan anggaran khusunya pada belanja modal. Sedangkan dari sisi pembiayaan sampai dengan triwulan I 2016 dalam posisi defisit Rp.3.943,76 milyar.

Total dana transfer tahun 2016 mencapai Rp.14,64 triliun, yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan alokasi tertinggi sebesar Rp.8,65 triliun, kemudian Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sebesar Rp.2,56 triliun, dana alokasi terkecil adalah Dana Otonomi Khusus (DOTSUS) dengan alokasi Rp 0,13 triliun. Pada triwulan I 2016 DAU telah terealisasi sebesar Rp.3,79 triliun. Dari jumlah tersebut, DAU yang digunakan untuk pembayaran gaji dan lain-lain telah terealisasi sebesar Rp.2,85 triliun atau 33 persen dari alokasi. (bersambung).

Sumber:

Radar Sulteng,Selasa 12 Juli 2016, hal 9.