Kinerja Fiskal Sulawesi Tengah Triwulan Pertama 2016

Kinerja Fiskal Sulawesi Tengah Triwulan Pertama 2016 

(Tulisan 2)

Oleh: Moh. Ahlis Djirimu

(Dosen IESP FE Untad dan Ekonom Kementrian Keuangan RI)

Belanja modal terdiri dari belanja modal jalan, irigasi dan jaringan yakni sebesar Rp. 2.111,12 milyar dengan realisasi pada triwulan ini mencapai Rp. 180,39 milyar. Kemudian belanja gedung dan bangunan mendapat alokasi Rp.258,24 dan realisasi Rp.18,43 milyar.

Selanjutnya, belanja peralatan dan mesin dengan anggaran Rp.171,46 milyar dengan realisasi Rp.27,68 milyar diikuti belanja fisik lainnya dengan alokasi Rp.53,67 milyar. Sedangkan belanja modal untuk pengadaan tanah sebesar Rp.16,56 milyar telah terealisasi Rp.5,56 milyar.

Pengeluaran Pemerintah untuk investasi tersebut antara lain seperti pengadaan tanah dan pembelian meningkatkan stok barang modal (capital stock) secara fisik, dan meningkatkan output di masa-masa mendatang. Investasi produktif yang bersifat langsung tersebut harus dilengkapi dengan berbagai investasi penunjang yang disebut investasi "infrastruktur" ekonomi dan sosial. Investasi penunjang tersebut, antara lain berupa jalan, jaringan irigasi dan sebagainya, yang kesemuanya mutlak diperlukan, yang pada tahun 2016 hanya mendapat alokasi sebesar Rp. 2,55 triliun.

Realisasi Pendapatan Asli Daerah triwulan I Tahun 2016 mencapai 301,66 milyar dari alokasi perkiraan pendapatan sebesar Rp.1.902,84 milyar, realisasi terbesar diperoleh dari penerimaan pajak daerah yakni Rp. 199,27 milyar dari estimasi pendapatan Rp. 1.124,01 milyar, kemudian lain-lain PAD yang sah dengan realisasi Rp. 68,15 milyar dan Retribusi  Rp. 34,12 milyar serta Kekayaan daerah yang dipisahkan.

Secara keseluruhan, target pendapatan daerah yang meliputi 14 kabupaten/kota dan provinsi sebesar Rp. 17.559,97 milyar dan telah terealisasi sebesar Rp. 4.054,50 milyar. Realisasi penerimaan pendapatan terbesar adalah satker dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp. 765,17 milyar atau 32,89 persen dari total realisasi.

Alokasi belanja pemerintah daerah tahun 2016 secara keseluruhan dari 14 Kabupaten/kota dan provinsi mencapai Rp. 18.090,94 milyar dan sampai dengan triwulan pertama 2016 telah terealisasi sebesar Rp.1.829,16 milyar atau 10,70 persen. Belanja operasi yang meiliputi pembayaran gaji dan belanja operasional mendapat alokasi terbesar dengan nilai Rp.13.094,36 milyar atau 72,38 persen. Dari pagu belanja Rp.13.094,36 milar, 18,12 persen digunakan untuk pembayaran gaji dan belanja barang keperluan kantor serta perjalanan dinas, 10 persen belanja modal dan sisanya untuk bantuan sosial dan lain-lain.

Pembiayaan pada triwulan I 2016 belum terlalu banyak digunakan karena posisi keuangan masih surplus, sedangkan penerimaan pembiayaan dari SILPA tahun anggaran lalumasih tersedia, dan pengeluaran pembiayaan di gunakan untuk penyertaan modal pemerintah dan pemberian pinjaman kepada daerah.

Realisasi belanja pegawai, barang dan modal triwulan I 2016 mencapai Rp.1.662,95 milyar, dari alokasi anggaran 14.794,55 milyar dengan realisasi terbesar pada belanja pegawai sebesar Rp.1.114,65 milyar, barang Rp.334,96 milyar dan belanja modal Rp.21334 milyar, Satker-satker pada provinsi dengan realisasi terbesar diikuti Kota Palu dan Kabupaten Banggai Kepulauan sedangkan yang terkecil serapannya adalah Kabupaten Banggai Laut.

Privinsi Sulawesi Tengah tahun 2014 memiliki 6 BLUD dan RSUD dan telah ditetapkan menjadi BLUD penuh pada tahun 2016. Sampai dengan Triwulan I 2016, tingkat realisasi dapat dilihat pada RSUD Undata merupakan RSUD Provinsi, dengan anggaran sebessar Rp. 183,6 milyar dengan tingkat realisasi sebesar Rp.27,76 milyar, dengan perkiraan penerimaan PAD terbanyak Rp.113,76 milyar dan kemudian diikuti oleh RSUD Anutaloko Kabupaten Parigi Mauotong dengan perkiraan PAD sebesar Rp.111,34 milyar. Namun realisasi penerimaan terbanyak pada RSUD Madani Provinsi  Sulawesi Tengah, dengan perkiraan PAD sebesar Rp. 44,94 milyar yang telah merealisasikan sebesar  Rp.19,47 milyar pada triwulan I 2016. Sedangkan RSUD Kabelota Kabupaten Donggala merupakan BLUD termuda, menjadi BLUD penuh pada tanggal 31 Desember 2015. Aset BLUD adalah aset Pemerintah daerah yang tidak terpisahkan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005, aset BLUD yang tercatat sampai dengan 31 Maret 2016 sesuai daftar tersebut di atas, RSUD Anutapura memiliki aset terbesar Rp.175,34 milyar. Namun pada tahun anggaran 2016 masih sangat kecil yakni Rp. 39,44 milyar. Saat ini, Provinsi Sulawesi Tengah terdapat enam BLUD Daerah yakni RSUD Anutapura Palu merupakan RSUD terbesar di Kota Palu dengan anggaran sebesar Rp. 132 milyar, dan RSUD Kabupaten Poso merupakan RSUD yang statusnya masih bertahap dengan anggaran sebesar Rp.. 42 milyar, RSUD Anutaloko Kabupaten Parigi Mautong, RSUD Kabelota Kabupeten Donggala RSUD Undata dan RSUD Madani yang keduanya milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Sampai TriwulanI 2016, realisasi penerimaan terbesar oleh RSUD Undata mencapai Rp. 27,76 milyar dari target Rp. 183,6 milyar. Selanjutnya, RSUD Madani Provinsi Sulawesi Tengah yang realisasinya mencapai Rp. 19,47 milyar atau proporsinya 43,32 persen atau target mencapai Rp. 44,94 millyar.

Investasi Pemerintah Daerah pada tahun 2016 diperkirakan mencapai Rp. 44,94 milyar, dengan investasi terbesar di sumbang Kabupaten Toli-Toli sebesar Rp. 10,24 milyar, kemudian Sulteng Rp. 9,20 milyar, dan Kota Palu Rp.7,96 milyar. Sedangkan investasi terkecil oleh Kabupaten Buol dengan dana disertakan sebesar Rp. 1.30 milyar.

dari uraian diatas, dapatlah disimpulkan sebagai berikut. Pertama, Pajak Daerah merupakan penerimaan yang sangat signifikan yang pada triwulan I tahun 2016 mencapai Rp. 199,27 milyar atau proporsinya mencapai 17,73 persen dari target Rp.1.124,01 milyar. Kedua, realisasi Penerimaan Retribusi Daerah secara keseluruhan sampai dengan triwulan I tahun 2016 mencapai 34,12 milyar atau proporsinya mencapai 23,83 persen dari target penerimaan retribusi daerah. Penerimaan retribusi terbesar didominasi pada daerah-daerah penghasil tambang yai tu Kabupaten Banggai sebesar Rp.15,05 milyar, Kota Palu sebesar Rp.4,47 milyar dan Kabupaten Tojo Una-Una sebesar Rp.3,69 milyar.. Sedangkan penerimaan retribusi daerah terkecil disumbangkan oleh Kabupaten Sigi yang hanya mencapai Rp.0,51 milyar. Ketiga, pada Triwulan I tahun 2016, Penerimaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan hanya terealisir pada Kabupten Tojo Una-Una yakni sebesar Rp.10 juta atau 0,026 persen dari target sebesar Rp.38,06 milyar. Keempat, Penerimaan lain-lain PAD yang sah secara keseluruhan berhasil dihimpun sebesar Rp.20,59 milyar dari Kota Palu dan Rp.16,30 milyar dari Provinsi Sulawesi Tengah. Kelima, pada Triwulan I 2016, realisasi Pendapatan Nrgara Provinsi Sulawesi Tengah mencapai Rp.561,25 milyar yang terdiri dari penerimaan perpajakan mencapai Rp.508,80 milyar dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp.54,45 milyar. Keenam, realisasi Belanja Provinsi Sulawesi Tengah pada Triwulan I  2016 mencapai Rp.840,54 milyar atau 12,01 persen dari alokasi anggaran belanja 2016. Realisasi belanja terbesar oleh Belanja Pegawai yang mencapai Rp.376 milyar atau proporsinya 19 persen. Sebaliknya, realisasi belanja terkecil pada Belanja Bantuan Sosial yakni sebesar 9 persen. Ketujuh, hingga Triwulan I 2016 aset Badan Layanan Umum Universitas Tadulako mencapai Rp.1.006,85 milyar. Alokasi anggara BLU mencapai Rp.342,52 milyar yang terdiri dari PNBP mencapai Rp.137,95 milyar dan APBN sebesar Rp.204,57 milyar. Realisasi mencapai Rp.36,64 milyar atau proporsinya mencapai 18,79 persen. Dari jumlah tersebut, realisasi PNBP baru mencapai 2,69 persen.

Target pendapatan daerah secara keseluruhan 14 kabupaten/kota/provinsi di Sulawesi Tengah telah mencapai Rp.4.054,50 milyar atau proporsinya mencapai 23,09 persen dari target sebesar Rp.17.559,50 milyar. Sebaliknya, alokasi belanja Pemerintah Daerah pada tahun anggaran 2016 telah terealisir sebesar Rp.1.829,16 milyar atau proporsinya mencapai 10,70 persen dari target belanja Pemda sebesar Rp.18.090,94 milyar. Dari jumlah tersebut, Belanja Operasional menempati proporsi terbesar mencapai Rp.13.094,36 milyar atau proporsinya mencapai 72,34 persen. Ini berarti 70 persen lebih belanja Pemda masih sebagian besar di belanjakan bagi kesejahteraan aparatur.   

Sumber: Radar Sulteng, Rabu 13 Juli 2016, Hal.9.