Morowali dan Paradoks Pembangunan Pendidikan

ANALISIS SPASIAL KETERSEDIAAN SARANA PENDIDIKAN TERHADAP ANGKA PARTISIPASI MURNI MENENGAH

Sofian

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV Kabupaten Morowali dan Morowali Utara

Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

Abstrak

Transformasi industrialisasi di Kabupaten Morowali telah memicu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan jumlah penduduk secara signifikan. Namun, percepatan ekonomi tersebut tidak selalu berjalan linier dengan pemerataan akses pelayanan pendidikan. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara distribusi spasial sarana pendidikan dengan capaian Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan menengah di Kabupaten Morowali. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan mengintegrasikan data Dapodikdasmen Semester Genap Tahun Ajaran 2025/2026, data EMIS Kementerian Agama, dan publikasi Kabupaten Morowali dalam Angka 2026 dari Badan Pusat Statistik. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketimpangan distribusi fasilitas pendidikan antarkecamatan yang berimplikasi langsung terhadap rendahnya APM pendidikan menengah atas. Kecamatan Bahodopi dan Bungku Tengah mengonsentrasikan jumlah sekolah tertinggi, sedangkan wilayah kepulauan dan periferal seperti Sombori Kepulauan memiliki kapasitas pendidikan yang sangat terbatas. Pada saat yang sama, APM SMA/SMK/MA hanya mencapai 70,45 persen, jauh lebih rendah dibanding APM SD/MI sebesar 92,34 persen. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketimpangan spasial sarana pendidikan menjadi salah satu determinan utama terjadinya kebocoran transisi pendidikan menengah di Morowali. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembangunan pendidikan berbasis keadilan spasial dan pemerataan akses wilayah.

Kata Kunci: Pendidikan menengah, disparitas spasial, Angka Partisipasi Murni, Morowali, industrialisasi.

I. PENDAHULUAN

Pembangunan pendidikan merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur kualitas pembangunan manusia suatu daerah. Dalam perspektif pembangunan modern, pendidikan tidak hanya dipahami sebagai instrumen peningkatan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga sebagai fondasi distribusi keadilan sosial dan mobilitas ekonomi masyarakat.

Kabupaten Morowali merupakan salah satu wilayah dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di Indonesia Timur akibat ekspansi industri pengolahan nikel. Perkembangan kawasan industri membawa implikasi demografis yang signifikan berupa peningkatan jumlah penduduk dan urbanisasi tenaga kerja. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Morowali Tahun 2026, jumlah penduduk Morowali meningkat dari sekitar 170,45 ribu jiwa pada tahun 2024 menjadi 198,97 ribu jiwa pada tahun 2025.

Peningkatan populasi tersebut secara langsung meningkatkan kebutuhan terhadap pelayanan dasar, terutama pendidikan. Namun, percepatan pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti oleh pemerataan pembangunan sarana pendidikan antarkawasan. Fenomena ini menimbulkan paradoks pembangunan, yaitu ketika pertumbuhan ekonomi meningkat pesat tetapi akses pendidikan menengah masih mengalami ketimpangan.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode analisis spasial sederhana. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari: Data Pokok Pendidikan (Dapodikdasmen) Semester Genap Tahun Ajaran 2025/2026; Data Education Management Information System (EMIS) Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2025; Publikasi Kabupaten Morowali dalam Angka 2026 yang diterbitkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Morowali.

Teknik analisis dilakukan melalui:

Analisis distribusi frekuensi jumlah sekolah antarkecamatan; Analisis tren Angka Partisipasi Murni (APM); Analisis deskriptif hubungan antara ketersediaan sarana pendidikan dan akses pendidikan menengah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Distribusi Spasial Sarana Pendidikan di Kabupaten Morowali

Berdasarkan data Dapodikdasmen Tahun Ajaran 2025/2026, jumlah satuan pendidikan formal dan nonformal di Kabupaten Morowali mencapai 473 sekolah. Akan tetapi, distribusi sekolah menunjukkan pola konsentrasi yang tidak merata.

Distribusi proporsi sekolah antarkecamatan dapat dilihat melalui grafik lingkaran berikut:

Grafik lingkaran tersebut memperlihatkan ketimpangan distribusi sekolah yang cukup mencolok. Kecamatan Bahodopi menyumbang sekitar 14,16 persen dari total satuan pendidikan kabupaten, sedangkan Bungku Tengah menyumbang sekitar 13,95 persen. Jika digabungkan, kedua wilayah tersebut menguasai sekitar 28,11 persen total kapasitas pendidikan Morowali.

Sebaliknya, wilayah periferal seperti Sombori Kepulauan hanya menyumbang sekitar 3,81 persen dari total sekolah kabupaten. Bungku Timur hanya berada pada kisaran 4,23 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa konsentrasi pembangunan pendidikan masih terpusat pada wilayah yang memiliki aktivitas ekonomi tinggi dan akses infrastruktur yang lebih baik.

Ketimpangan ini menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan di Morowali belum sepenuhnya mengikuti prinsip pemerataan spasial. Distribusi sekolah cenderung mengikuti pola pertumbuhan ekonomi kawasan industri, bukan berdasarkan kebutuhan geografis dan keterjangkauan masyarakat.

Dalam konteks wilayah kepulauan dan pesisir, keterbatasan jumlah sekolah berdampak langsung terhadap aksesibilitas pendidikan. Semakin kecil proporsi fasilitas pendidikan di suatu kecamatan, semakin tinggi hambatan geografis yang dihadapi peserta didik untuk melanjutkan pendidikan.

B. Penurunan Angka Partisipasi Murni Pendidikan Menengah

Ketimpangan distribusi sekolah berdampak langsung terhadap capaian partisipasi pendidikan masyarakat.

Data APM Kabupaten Morowali Tahun 2025 menunjukkan: APM SD/MI : 92,34%; APM SMP/MTs : 78,18%; APM SMA/SMK/MA : 70,45%.

Visualisasi tren penurunan APM tersebut dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik tersebut menunjukkan bahwa terjadi penurunan sebesar 21,89 persen dari jenjang SD menuju SMA/SMK/MA. Penurunan ini mengindikasikan adanya educational leakage atau kebocoran pendidikan pada fase transisi menuju pendidikan menengah atas.

Secara statistik deskriptif, angka 70,45 persen menunjukkan bahwa hampir 3 dari 10 anak usia sekolah menengah atas di Morowali tidak berada dalam sistem pendidikan formal sesuai kelompok usianya. Fenomena ini menjadi indikator adanya hambatan struktural dalam akses pendidikan.

Kondisi tersebut berkorelasi dengan keterbatasan jumlah SMA dan SMK di wilayah periferal. Kabupaten Morowali secara keseluruhan hanya memiliki 9 unit SMA dan 10 unit SMK. Sebagian besar sekolah tersebut berada di wilayah yang dekat dengan pusat ekonomi dan pemerintahan.

Akibatnya, peserta didik di wilayah kepulauan harus menghadapi hambatan geografis berupa perjalanan laut, biaya transportasi tinggi, dan keterbatasan fasilitas tempat tinggal apabila ingin melanjutkan pendidikan.

C. Analisis Hubungan Disparitas Pendidikan dan Struktur Sosial

Ketimpangan pendidikan memiliki implikasi langsung terhadap struktur sosial masyarakat Morowali. Dalam konteks industrialisasi, pendidikan menengah berfungsi sebagai jalur utama peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal.

Namun, rendahnya akses pendidikan menengah menyebabkan sebagian masyarakat usia produktif tidak memiliki kualifikasi yang memadai untuk memasuki sektor industri formal.

Fenomena ini dapat memicu ketimpangan baru, yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi tidak sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat lokal akibat keterbatasan kualitas sumber daya manusia.

Apabila kondisi ini terus berlangsung, maka Morowali berpotensi mengalami dualisme pembangunan:

Kawasan industri berkembang sangat cepat; Wilayah periferal tetap tertinggal dalam akses pendidikan dan kualitas SDM.

Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, kondisi tersebut merupakan bentuk ketimpangan struktural yang dapat mempengaruhi stabilitas sosial jangka panjang.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa ketimpangan distribusi sarana pendidikan di Kabupaten Morowali memiliki hubungan signifikan terhadap rendahnya Angka Partisipasi Murni pendidikan menengah atas.

Wilayah pusat industri seperti Bahodopi dan Bungku Tengah memiliki konsentrasi fasilitas pendidikan yang jauh lebih besar dibanding wilayah periferal dan kepulauan. Ketimpangan tersebut berdampak pada rendahnya akses pendidikan menengah bagi masyarakat di daerah terpencil.

Penurunan APM hingga 70,45 persen pada jenjang menengah atas memperlihatkan bahwa pembangunan pendidikan di Morowali belum sepenuhnya mampu mengimbangi percepatan pertumbuhan ekonomi dan demografi daerah.

Pembangunan pendidikan perlu diarahkan pada pendekatan keadilan spasial melalui pemerataan pembangunan SMA dan SMK, penguatan sekolah filial, penyediaan transportasi pendidikan, serta integrasi kebijakan pendidikan dengan pertumbuhan kawasan industri.

Pendidikan tidak boleh hanya tumbuh di sekitar pusat ekonomi. Pendidikan harus hadir sebagai instrumen pemerataan masa depan bagi seluruh wilayah, termasuk daerah kepulauan dan periferal.

DAFTAR PUSTAKA

1. Badan Pusat Statistik Kabupaten Morowali. (2026). Kabupaten Morowali dalam Angka 2026. Morowali: BPS-Statistics Kabupaten Morowali.
2. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2026). Data Pokok Pendidikan (Dapodikdasmen) Semester Genap Tahun Ajaran 2025/2026 Kabupaten Morowali. Jakarta: Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.
3. Kementerian Agama Republik Indonesia. (2025). Education Management Information System (EMIS) Madrasah Kabupaten Morowali Semester Ganjil Tahun 2025. Morowali: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Morowali.
4. Sutopo, S. (2021). Analisis disparitas spasial dan aksesibilitas sarana pelayanan pendidikan tingkat menengah. Jurnal Tata Kota dan Daerah, 13(2), 75–84.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
6. Wibowo, A., & Prasetyo, H. (2024). Dampak aglomerasi industri terhadap beban infrastruktur sosial daerah penyangga: Pendekatan POACE dalam manajemen pendidikan regional. Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan, 12(1), 42–55.