Analisis Makroekonomi dan Sosial APS Sulawesi Tengah 2026

Potret Anak Putus Sekolah Usia 15–18 Tahun di Sulawesi Tengah

Oleh: Sofian

Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah IV 

Kabupaten Morowali dan Morowali Utara, 

Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah

Abstrak

Pendidikan menengah merupakan fondasi utama pembangunan sumber daya manusia dalam menyongsong bonus demografi Indonesia 2045. Namun demikian, Provinsi Sulawesi Tengah masih menghadapi tantangan serius berupa tingginya angka anak putus sekolah usia 15–18 tahun. Kajian ini menganalisis distribusi spasial anak putus sekolah berdasarkan data sosial-ekonomi terbaru pada 13 kabupaten/kota di Sulawesi Tengah. Penelitian menunjukkan bahwa terdapat 1.038 anak usia sekolah menengah yang tidak melanjutkan pendidikan atau berhenti di tengah jenjang SMA. Sebagian besar kasus terjadi pada fase transisi dari SMP menuju SMA, yakni sebesar 71,7 persen. Kabupaten Parigi Moutong menjadi wilayah dengan angka tertinggi, disusul Toli-Toli dan Donggala. Kajian ini menegaskan bahwa problem utama pendidikan menengah di Sulawesi Tengah bukan semata persoalan putus sekolah di tingkat SMA, melainkan ketimpangan akses menuju pendidikan menengah. Faktor geografis, tekanan ekonomi rumah tangga, keterbatasan infrastruktur pendidikan, dan biaya tidak langsung pendidikan menjadi variabel dominan yang mempengaruhi kondisi tersebut.

Kata Kunci: anak putus sekolah, pendidikan menengah, transisi SMP-SMA, Sulawesi Tengah, disparitas pendidikan.

Pendahuluan

Pendidikan merupakan instrumen strategis dalam membangun kualitas manusia, memperkuat produktivitas ekonomi, dan mengurangi ketimpangan sosial. Dalam kerangka pembangunan nasional, keberhasilan sektor pendidikan menjadi indikator penting dalam mengukur kesiapan daerah menghadapi bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045.

Namun di tengah optimisme tersebut, realitas pendidikan menengah di sejumlah wilayah Indonesia Timur masih memperlihatkan persoalan struktural yang belum terselesaikan. Provinsi Sulawesi Tengah, misalnya, masih menghadapi angka anak putus sekolah yang cukup tinggi pada kelompok usia produktif 15–18 tahun. Kondisi ini bukan hanya persoalan pendidikan semata, tetapi juga berkaitan erat dengan dinamika sosial, ekonomi, geografis, dan ketimpangan pembangunan antarwilayah.

Data terbaru menunjukkan bahwa terdapat ribuan anak usia sekolah menengah yang gagal melanjutkan pendidikan setelah lulus SMP ataupun berhenti ketika telah memasuki jenjang SMA. Fenomena tersebut menandakan adanya “jurang transisi” (transition gap) antara pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang belum mampu dijembatani secara optimal oleh kebijakan pendidikan daerah.

Kajian ini bertujuan menganalisis distribusi anak putus sekolah di Sulawesi Tengah serta menguraikan implikasi sosial-ekonomi yang ditimbulkan. Analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif-komparatif menggunakan data spasial kabupaten/kota untuk melihat pola ketimpangan pendidikan menengah di tingkat regional.

Metodologi dan Karakteristik Data

Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif-deskriptif berbasis data sosial-ekonomi pendidikan pada 13 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Subjek penelitian difokuskan pada kelompok usia 15–18 tahun dengan kondisi fisik normal dan tanpa penyakit kronis.

Karakteristik Data

Jumlah Data Awal: 1.389 jiwa

Data Tersaring: 351 jiwa

Total Sampel Bersih: 1.038 jiwa

Proses reduksi dilakukan dengan mengeluarkan data disabilitas serta data kosong (blank data) guna menjaga objektivitas analisis terhadap kelompok usia sekolah dengan kondisi umum normal.

Analisis kemudian dibagi ke dalam dua kategori utama:

• Tamat SMP namun tidak melanjutkan ke SMA
• Drop Out (DO) saat berada di jenjang SMA

Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi titik kritis persoalan pendidikan menengah di Sulawesi Tengah.

Potret Statistik Anak Putus Sekolah Sulawesi Tengah

Analisis dan Pembahasan

A. Parigi Moutong: Episentrum Krisis Pendidikan Menengah

Kabupaten Parigi Moutong menjadi wilayah dengan jumlah anak putus sekolah tertinggi di Sulawesi Tengah, yakni mencapai 222 jiwa atau sekitar 21,39 persen dari total kasus provinsi. Angka ini menunjukkan bahwa satu dari lima kasus anak putus sekolah di Sulawesi Tengah berada di wilayah tersebut.

Secara geografis, Parigi Moutong memiliki bentang wilayah pesisir yang sangat panjang di sepanjang Teluk Tomini dengan karakter permukiman yang tersebar dan berjauhan. Kondisi ini menyebabkan akses menuju sekolah menengah menjadi tidak efisien, khususnya bagi masyarakat desa pesisir dan wilayah perbukitan.

Di sisi lain, tekanan ekonomi rumah tangga berbasis sektor informal seperti pertanian tradisional dan perikanan rakyat mendorong sebagian remaja masuk lebih awal ke pasar kerja. Pendidikan akhirnya dipandang bukan sebagai kebutuhan jangka pendek, melainkan beban ekonomi tambahan yang sulit dijangkau.

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa persoalan pendidikan menengah tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan langsung dengan kemiskinan struktural dan keterisolasian wilayah.

B. Krisis Utama Ada pada Fase Transisi SMP ke SMA

Temuan paling penting dalam kajian ini adalah dominannya angka anak yang berhenti tepat setelah tamat SMP. Dari total 1.038 anak, sebanyak 745 jiwa atau 71,7 persen tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA.

Data ini menunjukkan bahwa problem utama Sulawesi Tengah bukan semata tingginya angka drop out di tingkat SMA, melainkan kegagalan sistem pendidikan dalam menjembatani transisi dari pendidikan dasar menuju pendidikan menengah.

Beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab utama antara lain:

• Keterbatasan sekolah menengah di wilayah pelosok.
• Jarak tempuh yang terlalu jauh menuju SMA/SMK.
• Biaya tidak langsung pendidikan seperti transportasi, seragam, dan kebutuhan asrama.
• Rendahnya motivasi pendidikan akibat tekanan ekonomi keluarga.
• Terbatasnya dukungan sosial terhadap pendidikan menengah di wilayah agraris.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa wajib belajar 12 tahun secara substantif belum sepenuhnya tercapai.

C. Ketimpangan Wilayah Agraris dan Wilayah Industri

Menarik mencermati perbedaan angka putus sekolah antara wilayah berbasis industri tambang dan wilayah agraris tradisional.

Kabupaten Morowali dan Morowali Utara yang berada dalam kawasan industri pertambangan menunjukkan angka relatif lebih rendah, yakni masing-masing 51 jiwa dan 26 jiwa. Secara ekonomi, pertumbuhan industri berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat sehingga daya dukung pendidikan rumah tangga menjadi lebih baik.

Sebaliknya, wilayah agraris seperti Donggala dan Toli-Toli justru menunjukkan angka putus sekolah yang lebih tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pertanian tradisional belum sepenuhnya mampu meningkatkan akses pendidikan menengah.

Namun demikian, daerah industri juga menghadapi ancaman tersendiri. Tingginya daya tarik pekerjaan informal dengan upah cepat di sektor tambang dapat mendorong anak usia sekolah memilih bekerja dibanding melanjutkan pendidikan formal. Jika tidak diantisipasi, kondisi ini berpotensi melahirkan generasi pekerja tanpa kompetensi pendidikan yang memadai.

D. Pendidikan dan Ancaman Bonus Demografi Gagal

Kelompok usia 15–18 tahun merupakan bagian penting dari bonus demografi Indonesia. Apabila kelompok ini gagal memperoleh pendidikan menengah yang layak, maka bonus demografi dapat berubah menjadi beban sosial-ekonomi.

Anak putus sekolah memiliki risiko lebih tinggi terhadap:

• Pengangguran usia muda.
• Pekerjaan informal berupah rendah.
• Pernikahan usia dini.
• Kemiskinan antargenerasi.
• Rendahnya produktivitas ekonomi daerah.

Dalam jangka panjang, tingginya angka putus sekolah dapat memperlemah daya saing sumber daya manusia Sulawesi Tengah di tengah percepatan industrialisasi dan transformasi ekonomi nasional.

Kesimpulan

Kajian ini menunjukkan bahwa persoalan anak putus sekolah di Sulawesi Tengah merupakan persoalan multidimensional yang melibatkan aspek geografis, ekonomi, sosial, dan ketimpangan pembangunan pendidikan.

Sebanyak 1.038 anak usia 15–18 tahun tercatat berada di luar sistem pendidikan formal. Mayoritas kasus terjadi pada fase transisi dari SMP menuju SMA, yang menandakan lemahnya akses pendidikan menengah di wilayah pelosok dan kelompok ekonomi rentan.

Kabupaten Parigi Moutong menjadi episentrum utama masalah, sementara wilayah agraris menunjukkan tingkat kerentanan yang lebih tinggi dibanding wilayah industri.

Jika kondisi ini tidak ditangani secara sistematis, maka Sulawesi Tengah berisiko kehilangan sebagian besar potensi generasi produktifnya pada masa bonus demografi.

Rekomendasi Kebijakan

1. Penguatan SMA Terbuka dan SMK Berbasis Komunitas

Pemerintah daerah perlu memperluas layanan SMA Terbuka dan SMK mini di wilayah dengan angka putus sekolah tinggi seperti Parigi Moutong, Donggala, dan Toli-Toli.

2. Beasiswa Transisi SMP ke SMA

Bantuan pendidikan perlu difokuskan pada fase masuk SMA/SMK karena titik kerentanan terbesar terjadi setelah tamat SMP.

3. Transportasi dan Asrama Pendidikan

Wilayah terpencil membutuhkan dukungan transportasi sekolah dan asrama siswa agar akses menuju pendidikan menengah lebih terjangkau.

4. Integrasi Pendidikan dan Perlindungan Sosial

Penanganan anak putus sekolah harus diintegrasikan dengan program pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial keluarga rentan.

5. Sinkronisasi dan Validasi Data

Sebanyak 351 data yang belum teridentifikasi perlu diverifikasi lebih lanjut agar kebijakan pendidikan inklusif dapat menjangkau seluruh kelompok masyarakat secara adil.

Daftar Pustaka

1. Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah. 2025. Sulawesi Tengah dalam Angka 2025. Palu: BPS Sulawesi Tengah.
2. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. 2025. Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Tahun Ajaran 2025/2026. Jakarta: Kemendikdasmen.
3. Mulyadi, Deddy. 2021. Pendidikan dan Ketimpangan Sosial di Indonesia Timur. Jakarta: Rajawali Pers.
4. Tilaar, H.A.R. 2019. Kekuasaan dan Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta.
5. UNICEF Indonesia. 2023. Out-of-School Children Study in Eastern Indonesia. Jakarta: UNICEF Indonesia.
6. World Bank. 2022. Improving Secondary Education Access in Indonesia. Washington DC: World Bank Group.